Lebih dari separuh Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) berada di tingkat kesejahteraan terendah.
Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) terdiri dari Kepala Keluarga Perempuan atau KKP (17.3%) dan Perempuan Pencari Nafkah Utama dalam Kepala Keluarga Laki-laki atau PKKL (5,8%)
Analisa kesejahteraan menggunakan unit rumah tangga memungkinkan ada KepalaKeluargaPerempuan (KKP), Perempuan Pencari Nafkah Utama dalam Kepala Keluarga Laki-laki (PKKL) dan Pekka yang tidak terdata, yang dapat menjadi kelompok masyarakat miskin yang tersembunyi
Akses KepalaKeluargaPerempuan (KKP) dan Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL) terhadap program perlindungan sosial relatif seimbang. Raskin, jamkesmas dan BLT cenderung lebih diakses oleh kepala keluarga perempuan.
Kepemilikan akte nikah Kepala Keluarga Perempuan (KKP) lebih rendah daripada Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL) baik secara total maupun pada kuantil satu.
Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kepala Keluarga Perempuan (KKP) lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepemilikan pada Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL).
Pada tingkat kesejahteraan terendah, kepemilikan akte cerai Kepala Keluarga Perempuan (KKP) yang bercerai lebih rendah dibandingan dengan Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL).
Kepemilikan akte kelahiran anak masih rendah. Semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga, semakin rendah tingkat kepemilikan akte kelahiran di semua tingkatan umur. Kepemilikan akte kelahiran di Kepala Keluarga Perempuan (KKP) lebih rendah daripada di Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL).
Lebih dari separuh (57%) kepala keluarga perempuan buta huruf.
Mayoritas kepala keluarga berpendidikan rendah. Terdapat perbedaan tingkat pendidikan KepalaKeluargaPerempuan (KKP) dan KKL yang cukup signifikan dimana tingkat pendidikan KepalaKeluargaPerempuan (KKP) cenderung lebih rendah dari Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL).
Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APM. Tingkat APM anak di KepalaKeluargaPerempuan (KKP) lebih rendah dibandingkan Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL).
Semakin tinggi tingkat kesejahteraan semakin rendah pula jumlah kepala keluarga yang tidak bisa baca tulis bahasa Indonesia, dan semakin kecil kesenjangan antara KepalaKeluargaPerempuan (KKP) dan Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL).
Anak laki-laki di Kepala Keluarga Perempuan (KKP) dengan kesejahteraan terendah memiliki kecenderungan untuk putus sekolah yang tinggi dibandingkan dengan lainnya.
Tingkat tidak lanjut sekolah ke SMP lebih tinggi dibandingkan ke SMA, dan anak laki-laki yang tidak lanjut sekolah cenderung lebih tinggi daripada anak perempuan di keluarga dengan kesejahteraan terendah khususnya tertinggi di Kepala Keluarga Perempuan (KKP).
Pilihan berobat di luar rumah sakit adalah yang paling dominan. Dan KepalaKeluargaPerempuan (KKP) yang berobat kerumah sakit lebih rendah daripada Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL)
Sumber biaya berobat tertinggi adalah dari biaya pribadi. KepalaKeluargaPerempuan (KKP) yang memanfaatkan sumber berobat dari pelayanan pemerintah seperti Jamkesmas lebih tinggi dari pada Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL).
Setiap seratus kematian perempuan, 12 nya karena hal terkait kesehatan reproduksi
Pemberian ASI di KepalaKeluargaPerempuan (KKP) lebih rendah daripada di Kepala KeluargaLaki-Laki (KKL)
Perkawinan poligami cenderung membuat kehidupan keluarga menjadi lebih buruk baik yang dirasakan oleh laki-laki mapun oleh perempuan.
Perempuan mengambil keputusan ketika menjadi kepala keluarga. Namun dalam keluarga yang dikepalai laki-laki, perempuan terlibat dalam megambil keputusan khususnya terkait dengan peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga.
2 dari setiap 100 perkawinan adalah perkawinan poligami. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan KKL semakin tinggi tingkat perkawinan poligami. Semakin rendah tingkat kesejahteraan Kepala Keluarga Perempuan (KKP), semakin tinggi tingkat perkawinan poligami.
'
Dalam setiap 100 keluarga, 4 keluarga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dengan bentuk kekerasan yang paling dominan berupa kekerasan psikis dan kekerasan fisik terhadap istri.
Trend pernikahan anak masih terus berlangsung di Indonesia. Penerapan UU perlindungan anak berpotensi mengurangi angka pernikahan anak, khususnya anak perempuan.
Access to Justice and the Right to a Legal identity for Indonesian Children

Access to Justice and the Right to a Legal identity for Indonesian Children

News 12 Juni 2017
This paper presents a somewhat unorthodox and, to many eyes, counterintuitive story of improving women’s access to family courts in…
Readmore
Demi Masa Depan Anak-Anak Kampung

Demi Masa Depan Anak-Anak Kampung

24 Februari 2017
SENIN (20/2) pagi, lima anak duduk membentuk setengah lingkaran di bangunan menyerupai joglo. Mereka menghadap seorang perempuan sambil membaca Alquran…
Aisah,Aktivis Kita

Aisah,Aktivis Kita

09 Februari 2017
SAAT ditinggal sang suami tanpa kabar dengan anak berusia 8 bulan disampingnya, Ai Aisah, 38, perempuan asal Dusun II Desa…
Tika Kartika Mengubah Paradigma Lewat Paud

Tika Kartika Mengubah Paradigma Lewat Paud

08 Februari 2017
MESKI berada di permukiman padat Kampung Sindangsari, Kecamatan Cipanas, Jawa Barat, tidak sulit menemukan lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)…
Sekretariat Nasional
Jl.Pangkalan Jati V No.3 RT 011/05 Kel.Cipinang Melayu,Kec.Makasar Jakarta Timur Jakarta 13620 Indonesia
Phone: +62 21 860 9325 or 862 8706, Fax: +62 21 862 8706
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.