Access to Justice and the Right to a Legal identity for Indonesian Children

This paper presents a somewhat unorthodox and, to many eyes, counterintuitive story of improving women’s access to family courts in Indonesia. Over a decade, the changes in women’s access to the Religious Courts (the family courts for Muslim citizens in Indonesia) have been dramatic. A million more women have accessed the Religious Courts in Indonesia in the last decade than in the previous. However, this is not only a story about numbers of women and men able to access the services of the Religious Courts but, equally, about collaboration and the coalitions of reform that commenced a decade ago. The important results include greater access to legal identity documents such as marriage and birth certificates and a fledgling scholarship programme so that girls from female-headed households are now encouraged to complete 12 years of education and to contemplate tertiary or vocational studies.

This introduction outlines the chronology of collaboration as well as the key elements contributing to the policy and budget reforms that in turn have lead to improvements in women’s access to the Religious Courts in Indonesia. Part II then takes a closer look at what changed in Indonesia in terms of knowledge, transparency of budget and court data, and the impact of better funded justice and paralegal services for women, the poor and people living in remote areas. Part III moves from the big picture to individual stories and how women and girl’s lives in the far eastern provinces of Indonesia have changed as a result of these new services. The paper then concludes by reflecting on why development programmes that focus on women’s access to Family Courts can have a profound impact in areas such as universal birth registration and educational outcomes for girls and boys.

read more

CHANGE HAPPENS ONE GIRL AT A TIME

Selengkapnya: CHANGE HAPPENS ONE GIRL AT A TIME

Memberdayakan Perempuan untuk Ketahanan Sosial dan Desa Berdaulat

Penerapan UU Desa untuk membangun desa berdaulat memberikan harapan penting bagi masyarakat. Hal mendasar  untuk mewujudkan desa berdaulat ini dengan mengoptimalkan proses pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan. Namun sayang, kelompok perempuan adalah pihak yang paling terakhir mendapatkan informasi mengenai UU Desa. 

Lebih disayangkan lagi, sebagian besar kepala desa belum mengerti tentang Undang-Undang Desa dan pengelolaan desa. Terbukti banyak kejanggalan yang ditemukan saat berdiskusi dengan kepala desa. Itulah sepenggal pengalaman yang dikeluhkan Nur Hasanah,

Kader Pekka Jawa Barat dalam Semiloka “Perempuan Hebat untuk Ketahanan Sosial dan Desa Berdaulat” yang diselenggarakan Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) untuk memperingati Hari Pergerakan Perempuan Indonesia, tanggal 22 Desember 2015 di Jakarta.

Acara ini menghadirkan empat pembicara, yaitu Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Ir.Sri Sulihanti, M.Sc, Dyah Pitaloka anggota Komisi II DPR RI, Bachrudin Ketua Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyiba. 

Pembangunan masyarakat dan desa, kata Erani, harus dimulai dari pengauatan sumber daya manusia. “Pembangunan fisik tidak ada gunanya jika sumber daya manusianya tidak ditingkatkan kapasitasnya. 1 dari 3 bayi yang lahir badannya tidak proposional, sebagian adalah terjadi di wilayah pedesaan. Jadi untuk pembangunan manusia bukan hal yang main-main. Jika kita melakukan pembangunan manusia di desa, maka kita akan merasakan hasilnya 25 tahun yang akan datang. Dan ini dibutuhkan peran-peran dari ibu-ibu semua disini,” jelas Erani. 

Setidaknya Kemendes mempunyai dua fungsi pokok, yaitu mendesain tentang regulasi perekutan pendamping desa dan melakukan pelatihan untuk pendamping desa yang terpilih (pendamping lokal, pendamping desa dan tenaga ahli). Sedangkan kaitan teknisnya diserahkan kepada pemerintah provinsi. 

“Dana Desa sebesar Rp. 20,7 Triliun untuk dibagi ke sekitar 1.400 desa, per desa kurang lebih mendapatkan dana Rp 300 juta. Formula dana desa sejauh ini digunakan 90% untuk pemerataan (infrastruktur), kedepannya akan didorong untuk sekitar 60% saja yang untuk pemerataan selebihnya digunakan untuk kegiatan yang mencerminkan keadilan,” ungkap Erani.

Dana desa tersebut rencananya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 125 persen. Saat ditanya oleh kader Pekka apakah dana tersebut dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan Pekka seperti Akademi Paradigta, Erani dengan tegas menjawab sangat bisa dana desa digunakan untuk kegiatan tersebut. Bahkan dirinya siap dikonfirmasi melalui sambungan telepon jika pihak kepala desa tidak memahami aturan penggunaan dana untuk kegiatan semacam itu. 

Komisi II DRP RI, Dyah Pitaloka, berharap dengan lahirnya UU Desa turut mendorong lahirnya pemerintahan yang bersih. Sebab menurut perempuan muda yang pernah menjadi Pendamping Lapang PEKKA ini, saat ini masih banyak praktik pungli terhadap petani. Mereka masih kesulitan mengakses program - program bantuan untuk pertanian. 

Sementara Bachrudin, pendiri sekolah alternatif di Salatiga menekankan kemandirian dan minat anak. Ia juga mulai merintis program koperasi produksi dengan masyarakat sekitar untuk Kedaulatan Desa, dengan melibatkan 11 orang (5 laki-laki dan 6 perempuan), dimana komunitas ini bertujuan untuk menjadi mediator komunikasi antara masyarakat dengan pejabat desa. Sri Sulihanti, narasumber dari Departemen Pertanian mengatakan anggaran pertanian yang naik 2 kali lipat dari sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.  Disamping itu juga karena 37.7% anak Indonesia terindikasi gizi buruk, sehingga diadakanlah program Kedaulatan 1.000 Hari Kehidupan untuk mencurahkan perhatian pada anak sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari kehidupannya.

Kedaulatan pangan, kata Sri, tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan. Posisi perempuan petani dinilai sangat penting kontribusinya dalam mengolah dan melestarikan sistem pertanian lokal. Sebab, ia mengungkapkan 70 persen pangan ada di desa dan 55 % perempuan terlibat dalam produksi pangan. Sekitar 90 % apa yang tersedia di rumah disiapkan oleh perempuan.

Pentingnya peran perempuan ini, dirasakan tidak sejalan dengan tingkat pendidikannya yang rendah dibanding laki-laki sehingga timbul rasa tidak percaya diri dan bahkan dikucilkan. Karena itu, lanjut dia, perlu ada peningkatan kemampuan dan keterjangkauan terhadap produksi pangan yang berkelanjutan seperti akses terhadap tanah dan pendanaan. 

Salah satu program kementerian Pertanian adalah mengembangkan kawasan rumah pangan lestari. Program ini memanfaatkan program pekarangan Kementerian Pertanian kini sudah menyiapkan tekhnologi yang ramah perempuan agar memudahkan perempuan sehingga beban perempuan menjadi berkurang.   

Acara yang berlangsung setengah hari ini diawali dengan peluncuran buku “Melawan Keganjilan” yang merefleksikan perjalanan PEKKA dalam mengorganisir perempuan kepala keluarga yang memuat beberapa unsur pencapaian, hambatan dan tantangannya kedepan. 

 

Gerakan Pekka-Perintis

Jakarta, 20 Desember 2016. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dan INSPIRIT mencanangkan Gerakan Pekka-Perintis di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Selasa, 20 Desember 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 600 perempuan kepala keluarga dari 34 Provinsi yang diorganisir sejak November 2016.

 Pekka-Perintis adalah sebuah inisiatif KPPPA bekerjasama de

Selengkapnya: Gerakan Pekka-Perintis

Pengantar Ola Sita Inawae

 

Ola Sita Inawae

Ola Sita Inawae diangkat dari kisah nyata kehidupan para perempuan yang ditinggalkan suaminya karena meninggal, merantau, menikah lagi atau poligami, dan perempuan lajang yang menjadi tulang punggung keluarga di Pulau  Adonara, Flores Timur. Flores Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi paling miskin di Republik Indonesia, Nusa Tenggara Timur (NTT).  Kondisi alam yang keras, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi yang membebani, membuat kondisi mereka yang sulit semakin terpuruk. Tahun 2002 Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) masuk ke Adonara untuk melakukan pengorganisasian perempuan kepala keluarga.  Inisiatif baru ini tidak mudah karena melibatkan proses perubahan pola Pikir masyarakat dan stigma perempuan tanpa suami.   Dalam hal ini keberadaan dan peran  Pendamping Lapang sangat penting.  Seorang pendamping lapang harus sabar, tegar dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan mendampingi perubahan yang terjadi sangat perlahan. Proses pembuatan Ola Sita Inawae merupakan sebuah workshop produksi film untuk Serikat Pekka di Flores Timur, tim Seknas PEKKA dan tim Biru Terong Initiative.  Film ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi multipihak terkait pemberdayaan masyarakat untuk gerakan perubahan sosial.

Sub Kategori

FaLang translation system by Faboba
Sekretariat Nasional
Jl.Pangkalan Jati V No.3 RT 011/05 Kel.Cipinang Melayu,Kec.Makasar Jakarta Timur Jakarta 13620 Indonesia
Phone: +62 21 860 9325 or 862 8706, Fax: +62 21 862 8706
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.