Memberdayakan Perempuan untuk Ketahanan Sosial dan Desa Berdaulat

Cetak

Penerapan UU Desa untuk membangun desa berdaulat memberikan harapan penting bagi masyarakat. Hal mendasar  untuk mewujudkan desa berdaulat ini dengan mengoptimalkan proses pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan. Namun sayang, kelompok perempuan adalah pihak yang paling terakhir mendapatkan informasi mengenai UU Desa. 

Lebih disayangkan lagi, sebagian besar kepala desa belum mengerti tentang Undang-Undang Desa dan pengelolaan desa. Terbukti banyak kejanggalan yang ditemukan saat berdiskusi dengan kepala desa. Itulah sepenggal pengalaman yang dikeluhkan Nur Hasanah,

Kader Pekka Jawa Barat dalam Semiloka “Perempuan Hebat untuk Ketahanan Sosial dan Desa Berdaulat” yang diselenggarakan Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) untuk memperingati Hari Pergerakan Perempuan Indonesia, tanggal 22 Desember 2015 di Jakarta.

Acara ini menghadirkan empat pembicara, yaitu Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Ir.Sri Sulihanti, M.Sc, Dyah Pitaloka anggota Komisi II DPR RI, Bachrudin Ketua Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyiba. 

Pembangunan masyarakat dan desa, kata Erani, harus dimulai dari pengauatan sumber daya manusia. “Pembangunan fisik tidak ada gunanya jika sumber daya manusianya tidak ditingkatkan kapasitasnya. 1 dari 3 bayi yang lahir badannya tidak proposional, sebagian adalah terjadi di wilayah pedesaan. Jadi untuk pembangunan manusia bukan hal yang main-main. Jika kita melakukan pembangunan manusia di desa, maka kita akan merasakan hasilnya 25 tahun yang akan datang. Dan ini dibutuhkan peran-peran dari ibu-ibu semua disini,” jelas Erani. 

Setidaknya Kemendes mempunyai dua fungsi pokok, yaitu mendesain tentang regulasi perekutan pendamping desa dan melakukan pelatihan untuk pendamping desa yang terpilih (pendamping lokal, pendamping desa dan tenaga ahli). Sedangkan kaitan teknisnya diserahkan kepada pemerintah provinsi. 

“Dana Desa sebesar Rp. 20,7 Triliun untuk dibagi ke sekitar 1.400 desa, per desa kurang lebih mendapatkan dana Rp 300 juta. Formula dana desa sejauh ini digunakan 90% untuk pemerataan (infrastruktur), kedepannya akan didorong untuk sekitar 60% saja yang untuk pemerataan selebihnya digunakan untuk kegiatan yang mencerminkan keadilan,” ungkap Erani.

Dana desa tersebut rencananya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 125 persen. Saat ditanya oleh kader Pekka apakah dana tersebut dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan Pekka seperti Akademi Paradigta, Erani dengan tegas menjawab sangat bisa dana desa digunakan untuk kegiatan tersebut. Bahkan dirinya siap dikonfirmasi melalui sambungan telepon jika pihak kepala desa tidak memahami aturan penggunaan dana untuk kegiatan semacam itu. 

Komisi II DRP RI, Dyah Pitaloka, berharap dengan lahirnya UU Desa turut mendorong lahirnya pemerintahan yang bersih. Sebab menurut perempuan muda yang pernah menjadi Pendamping Lapang PEKKA ini, saat ini masih banyak praktik pungli terhadap petani. Mereka masih kesulitan mengakses program - program bantuan untuk pertanian. 

Sementara Bachrudin, pendiri sekolah alternatif di Salatiga menekankan kemandirian dan minat anak. Ia juga mulai merintis program koperasi produksi dengan masyarakat sekitar untuk Kedaulatan Desa, dengan melibatkan 11 orang (5 laki-laki dan 6 perempuan), dimana komunitas ini bertujuan untuk menjadi mediator komunikasi antara masyarakat dengan pejabat desa. Sri Sulihanti, narasumber dari Departemen Pertanian mengatakan anggaran pertanian yang naik 2 kali lipat dari sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.  Disamping itu juga karena 37.7% anak Indonesia terindikasi gizi buruk, sehingga diadakanlah program Kedaulatan 1.000 Hari Kehidupan untuk mencurahkan perhatian pada anak sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari kehidupannya.

Kedaulatan pangan, kata Sri, tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan. Posisi perempuan petani dinilai sangat penting kontribusinya dalam mengolah dan melestarikan sistem pertanian lokal. Sebab, ia mengungkapkan 70 persen pangan ada di desa dan 55 % perempuan terlibat dalam produksi pangan. Sekitar 90 % apa yang tersedia di rumah disiapkan oleh perempuan.

Pentingnya peran perempuan ini, dirasakan tidak sejalan dengan tingkat pendidikannya yang rendah dibanding laki-laki sehingga timbul rasa tidak percaya diri dan bahkan dikucilkan. Karena itu, lanjut dia, perlu ada peningkatan kemampuan dan keterjangkauan terhadap produksi pangan yang berkelanjutan seperti akses terhadap tanah dan pendanaan. 

Salah satu program kementerian Pertanian adalah mengembangkan kawasan rumah pangan lestari. Program ini memanfaatkan program pekarangan Kementerian Pertanian kini sudah menyiapkan tekhnologi yang ramah perempuan agar memudahkan perempuan sehingga beban perempuan menjadi berkurang.   

Acara yang berlangsung setengah hari ini diawali dengan peluncuran buku “Melawan Keganjilan” yang merefleksikan perjalanan PEKKA dalam mengorganisir perempuan kepala keluarga yang memuat beberapa unsur pencapaian, hambatan dan tantangannya kedepan. 

 

FaLang translation system by Faboba
Sekretariat Nasional
Jl.Pangkalan Jati V No.3 RT 011/05 Kel.Cipinang Melayu,Kec.Makasar Jakarta Timur Jakarta 13620 Indonesia
Phone: +62 21 860 9325 or 862 8706, Fax: +62 21 862 8706
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.