PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA-PEKKA

PEKKA adalah sebuah inisiatif pemberdayaan perempuan kepala keluarga, yang mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespons  permintaan janda korban konflik di Aceh  untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka. Semula upaya ini diberi nama “Widows Project” yang sepenuhnya didukung dana hibah dari Japan Social Development Fund (JSDF) melalui Trust Fund Bank Dunia. KOMNAS PEREMPUAN kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), membentuk Sekretaris Nasional (Seknas) PEKKA untuk mengembangkan gagasan awal ini.  “Widows Project” di transformasi  menjadi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Nani Zulminarni yang kemudian menjadi Koordinator Nasional (Kornas) nya.   Transformasi ini  diharapkan membuat PEKKA menjadi lebih  provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan bukan dilihat dari status perkawinan semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai Stereotype (pelabelan) negatif. Judul Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA, dan PEKKA kemudian ditetapkan dan disepakati untuk menjadi nama lembaga yang melaksanakan inisiatif baru ini. Selanjutnya kata Pekka juga dipergunakan untuk menyebut secara singkat sebutan bagi  Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).

 

Mengapa Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)?

Jumlah rumah tangga dikepalai perempuan – data BPS Indonesia

 

Data Susenas 2014 yang dikeluarkan BPS menunjukkan 14,84% rumah tangga dikepalai perempuan.  Data BPS juga menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 terlihat konsistensi kenaikan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% setiap tahunnya.  Survey Sistim Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) yang dilaksanakan Sekretariat Nasional PEKKA di 111 desa, 17 propinsi wilayah kerja PEKKA menunjukkan bahwa dalam setiap empat keluarga, terdapat satu keluarga dikepalai oleh perempuan.  Perempuan menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab termasuk suami meninggal dunia, bercerai, ditinggal, tidak atau belum menikah, suami berpoligami, suami merantau, suami sakit permanen dan suami yang tidak bekerja.  Sementara itu, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kepala keluarga adalah suami atau laki-laki, dan hal ini tercermin dalam seluruh sistem sosial, ekonomi dan politik yang berlaku.  Sebagai akibatnya perempuan tidak diakui sebagai kepala keluarga dan mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sosial politiknya.

 

Survey SPKBK PEKKA juga menunjukkan hampir separuh (49 %) keluarga di kesejahteraan terendah adalah keluarga yang dikepalai perempuan.  Perempuan yang menjadi kepala keluarga berusia antara 18 – 65 tahun dengan tanggungan antara 1-6 orang anggota keluarga.  Mereka bekerja di sektor informal termasuk buruh tani, pedagang dan pengrajin dengan pendapatan rata-rata per hari Rp 10,000.    Perempuan kepala keluarga berpendidikan formal rendah yaitu lebih dari separuh (57 %) buta huruf .  Paling tidak 78% Pekka yang bercerai pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hanya 41% dari mereka yang mencatatkan pernikahannya.

 

Mengakui keberadaan, memenuhi hak, dan memposisikan perempuan kepala keluarga setara dengan lainnya, dapat mengangkat martabat dan mengatasi kerentanan keluarga menghadapi tantangan kehidupan ekonomi, politik dan sosial yang semakin berat.

Siapa Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)?

 

“Kepala Keluarga adalah Pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga” (Badan Pusat Statistik-BPS).

 

Menurut PEKKA, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya.

 

Oleh karena itu PEKKA mendampingi komunitas Pekka yang mencakup:

  • Perempuan yang ditinggal/dicerai hidup oleh suaminya
  • Perempuan yang suaminya meninggal dunia
  • Perempuan yang membujang atau tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga
  • Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga
  • Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami

 

Apa Tujuan PEKKA?

PEKKA mempunyai visi untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat.

 

Untuk mewujudkan visi tersebut, PEKKA mengemban misi untuk:

  • Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Pekka
  • Membuka akses Pekka terhadap berbagai sumberdaya penghidupan
  • Membangun kesadaran kritis Pekka baik terhadap  kesetaraan peran, posisi, dan  status mereka, maupun terhadap kehidupan sosial politiknya.
  • Meningkatkan partisipasi Pekka dalam berbagai proses kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya

Meningkatkan kontrol Pekka terhadap proses pengambilan keputusan mulai di tingkat rumah tangga  hingga negara.

Apa Strategi PEKKA?

 

 Apa Teori untuk Perubahan PEKKA?

 

Dinamika Perubhan Sosial

 

 

Apa kerangka kerja PEKKA?

 

FaLang translation system by Faboba
Sekretariat Nasional
Jl.Pangkalan Jati V No.3 RT 011/05 Kel.Cipinang Melayu,Kec.Makasar Jakarta Timur Jakarta 13620 Indonesia
Phone: +62 21 860 9325 or 862 8706, Fax: +62 21 862 8706
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.