Please wait...

Buku

Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga
Buku ini menyajikan analisis deskriptif hasil sensus keluarga yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA) bersama komunitas PEKKA di 111 desa…
SPKBK-PEKKA Buku 2

Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga

Buku ini menyajikan analisis deskriptif hasil sensus keluarga yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA) bersama komunitas PEKKA di 111 desa wilayah kerja PEKKA yang lokasinya tersebar di 17 provinsi, 19 kabupaten, dan 35 kecamatan. Pendataan dilakukan dengan mengadopsi Sistem Pemantau Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK). Pendataan dilakukan pada 2011-2012 oleh anggota PEKKA dan penduduk lokal lainnya. Jumlah total kelurga yang didata mencapa 89.960 keluarga yang terdiri dari 15.644 keluarga yang dikepalai perempuan (KKP) dan 74.316 keluarga yang dikepalai laki-laki (KKL). Total penduduk yang didata berjumlah 321.487 orang, terdiri dari 159.210 perempuan dan 162.277 laki-laki. Data yang terkumpul dianalisis oleh tim dari Sekretariat Nasional PEKKA dan Lembaga Penelitian SMERU.

Hasil sensus keluarga SPKBK-PEKKA ini memperlihatkan bahwa sistem pendataan berbasis keluarga lebih sensitif gender dan lebih mampu mengungkapkan keberadaan perempuan yang menjadi kepala keluarga (pekka) dan kondisi kehidupan keluarga yang dikepalai perempuan (KKP), dibandingkan dengan sistem pendataan berbasis rumah tangga yang selama ini digunakan dalam berbagai survei dan pendataan oleh pemerintah. Hasil SPKBK-PEKKA ini juga memperlihatkan bahwa kesejahteraan KKP lebih rendah daripada kesejahteraan KKL. Kondisi kehidupan KKP juga relatif lebih buruk dibandingkan KKL dalam banyak segi, termasuk dalam hal : kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan tindak kriminal dalam bentuk penganiayaan, kepemilikan dokumen kependudukan, partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, pekerja anak, pendidikan kepala keluarga dan pertisipasi sekolah anak, akses terhadapa pelayanan kesehatan termasuk layanan untuk bayi dan balita, dan adanya kepala atau anggota keluarga yang merupakan difabel.

Berdasarkan hasil SPKBK-PEKKA tersebut, disarankan agar pendataan yang dilakukan dalam rangka penetapan sasaran bantuan sosial (misalnya, PPLS) menggunakan unit analisis keluarga. Upaya yang juga perlu dilakukan adalah perluasan penerapan pendataan berbasis keluarga di berbagai daerah. Selain itu, diperlukan berbagai tindak lanjut di berbagai sektor, termasuk peningkatan cakupan program perlindungan sosial dan perubahan rancangan atau penambahan program perlindungan sosial agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kondisi keluarga yang dikepalai perempuan.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

EN ID