Please wait...

Buku

Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia
Studi ini merupakan studi dasar (baseline study) yang dilakukan di tahun 2012-2013 oleh AIPJ (Australian Indonesia Partnership for Justice, Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan)…
Studi dasar AIPJ tentang identitas hukum

Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia

Studi ini merupakan studi dasar (baseline study) yang dilakukan di tahun 2012-2013 oleh AIPJ (Australian Indonesia Partnership for Justice, Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan) dan merupakan upaya penelitian kolaboratif yang menggabungkan data dari anilisis berbagai sumber dan studi penelitian yang dilakukan oleh AIPJ dan beberapa organisasi mitra. Studi ini bertujuan untuk

  • Memberikan informasi mengapa kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial anak-anak di Indonesia
  • Memberikan informasi mengapa akta/buku nikah dan akta cerai serta berbagai dokumen identitas hukum lainnya merupakan hal penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial perempuan di Indonesia
  • Menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga masyarakat, khususnya perempuan misikin, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas, dalam upaya memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, atau akta cerai di Indonesia
  • Memberikan usulan kebijakan strategis serta tanggapan-pelaksanaan yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai kendala dalam upaya memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, atau akta cerai di Indonesia sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya

Studi dasar ini dilakukan bekerja sama dengan

  • Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Agama
  • Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi
  • Kementrian Agama (Kemenag), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi
  • Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan pemerintah daerah
  • Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)
  • LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Studi ini mencakup kegiatan kompilasi dan analisis data dari berbagai sumber dari studi

  • Survei Rumah Tangga yang dilakukan oleh PEKKA terhadap lebih dari 320.000 orang di 17 provinsi
  • Studi kuantitatif cross-sectional di Jawa Barat, NTB, dan NTT serta studi kualitatif di Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara yang dilakukan PUSKAPA
  • Analisis data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oelh Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Analisis data dari layanan identitas hukum, termasuk data dari Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag0 Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum), serta data dari Kemendagri dan Kemeng di tingkat nasional dan berbagai kantor/dinas yang berada di bawahnya yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara
  • Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang merupakan pengambil kebijakan atau pihak penyedia layanan di 5 Provinsi (Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara) dan 20 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Program Identitas Hukum AIPJ dan PUSKAPA

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

EN ID