Please wait...

Pekka Dalam Jurnal Akademik

UNICEF dan Badan Statistik Indonesia (BPS) memperkirakan bahwa satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia (11 persen) menikah sebelum menginjak usia 18 tahun, menempatkan Indonesia dalam barisan sepuluh negara teratas…
Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia : Peran Pengadilan

UNICEF dan Badan Statistik Indonesia (BPS) memperkirakan bahwa satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia (11 persen) menikah sebelum menginjak usia 18 tahun, menempatkan Indonesia dalam barisan sepuluh negara teratas di dunia dalam hal jumlah pengantin anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki hanya satu dari seratus anak laki-laki di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Pada September 2019, badan legislatif Indonesia sepakat untuk merevisi UU Perkawinan 1974 guna menaikkan batas usia dimana orang tua perlu memberi persetujuan untuk menikahkan anak perempuannya, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga batas usia menjadi sama baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Amandemen legislatif ini melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada Desember 2018, dalam sebuah perkara yang diajukan tiga orang pemohon perempuan yang menikah saat masih dibawah umur. Namun, amandemen terhadap UU Perkawinan yang sudah ada sejak 45 tahun lalu tersebut tidak mengubah fakta bahwa masih belum ada batas usia minimum absolut yang ditetapkan oleh undang-undang di Indonesia, karena orang tua masih dapat meminta dispensasi kepada pengadilan Indonesia untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih berusia dibawah 19 tahun. Naskah ini menganalisis temuan penelitian yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice berdasarkan analisis terhadap lebih dari 1,000 perkara dispensasi pernikahan dan setengah juta perkara perceraian di Indonesia. UNICEF memperkirakan bahwa setiap tahun ada dua juta anak perempuan Indonesia yang berusia dibawah 19 tahun menikah di Indonesia. Alih-alih menjadi titik dimana seorang hakim mengabulkan atau menolak dispensasi untuk anak perempuan atau anak laki-laki untuk menikah, 14,000 perkara dispensasi pernikahan yang saat ini masuk ke pengadilan justru dapat menjadi titik penting dimana rentang integrasi layanan konseling, hukum, pendidikan, beasiswa dan kesehatan reproduksi digerakkan guna memastikan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki di Indonesia menerima manfaat pendidikan dasar 12 tahun dan menunda untuk memiliki anak sampai usianya melewati 18 tahun. Naskah ini mengajukan sejumlah rekomendasi yang dapat meningkatkan kemampuan hakim untuk dapat menilai sudut pandang anak laki-laki dan anak perempuan dengan akurat saat mempertimbangkan perkara dispensasi kawin di Indonesia.

Cate Sumner
Selama 25 tahun, Cate Sumner telah bekerja di Timur Tengah, Asia dan kawasan Pasifik, berfokus pada akses terhadap peradilan, hak asasi manusia dan reformasi peradilan. Sepanjang karirnya, Cate pernah bekerja di firma hokum internasional Baker & McKenzie di Kairo, PBB (UNRWA) baik sebagai Petugas Urusan Pengungsi (Refugee Affairs Officer) di jalur Gaza dan sebagai Petugas Hukum di Yerusalem, Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan di Canberra, dan International Development Law Organisation (IDLO) kantor Manila dan Sydney.

Pada tahun 2005, Cate mendirikan Law & Development Partners untuk bekerja di bidang akses terhadap peradilan, identitas hukum, dan program-program reformasi peradilan di seluruh kawasan Asia dan Pasifik. Fokusnya adalah untuk meningkatkan akses terhadap peradilan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang rentan. Salah satu focus khususnya adalah mengenai bagaimana kelompok-kelompok tersebut dapat mengakses sistem hukum formal dan sistem pencatatan sipil. 

Cate telah bekerja sebagai penasihat program-program akses terhadap peradilan di Indonesia sejak tahun 2005 dan di kawasan Pasifik sejak tahun 2011 bersama dengan UN Women, dan program pengembangan bilateral yang didukung oleh Pemerintah Australia, Denmark, Selandia Baru, Swedia dan Amerika Serikat. Cate juga telah mengontribusikan dokumen-dokumen analisis dan policy think-tanks termasuk Centre for Global Development, UN Women, the World Bank Justice for the Poor Series, dan Lowy Institute for International Policy.

Pada September 2019, Cate menerima Churchill Trust Fellowship untuk melakukan penelitian tentang dampak investasi dapat berkontribusi terhadap layanan hukum bagi perempuan dan anak.

 

sumber : https://law.unimelb.edu.au/

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

EN ID