Please wait...

KERANGKA PEMBERDAYAAN PEKKA

Ada dua instrumen pemberdayaan  yang dipergunakan PEKKA yaitu kerangka analisa tiga dimensi kekuasaan yang sekaligus menjadi teori perubahan PEKKA dan strategi empat pilar pemberdayaan perempuan kepala keluarga.  Kedua instrumen ini dikembangkan dari berbagai teori dan pengalaman lapang baik oleh tim PEKKA maupun narasumber lainnya.

TEORI PERUBAHAN

Komunitas perempuan kepala keluarga menghadapi persoalan multidimensional, tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar namun juga terkait posisi dan martabat sosial mereka.  Karena itu PEKKA mengidentifikasi tiga arah perubahan yang harus dituju agar perempuan kepala keluarga dapat hidup layak setara dengan lainnya.

1. Arah pertama adalah mendapatkan akses dan mengontrol berbagai sumberdaya penghidupan, keadilan dan pengambilan keputusan.

Untuk sampai diperubahan ini harus ada kebijakan yang berubah khususnya kebijakan yang dapat menghambat perempuan kepala keluarga mendapatkan hak nya.  Agar kebijakan berpihak pada mereka maka komunitas perempuan kepala keluarga harus berpartisipasi aktif dan terlibat dalam siklus pembangunan dan proses pengambilan keputusan.  Dalam hal ini pemerintah adalah pemegang kekuasaan sebagai wakil negara dalam struktur yang formal.

2. Arah kedua adalah perubahan perilaku perempuan kepala keluarga untuk menyikapi dinamika kehidupan yang dihadapi secara lebih positif.

Langkah awal untuk kearah ini adalah mengubah cara pandang perempuan kepala keluarga menjadi lebih positif.  Status tanpa suami (janda, lajang, ditinggal) dimaknai sebagai kekuatan karena menjadi perempuan kepala keluarga yang mempunyai peran, tanggung jawab, kedudukan dan status penting dan mulia didalam keluarga.  Pengalaman mencari nafkah, mengelola keluarga dan mengambil keputusan sendiri merupakan modal penting seorang pemimpin. Perempuan kepala keluarga harus melawan “stereotipe” dan stigma selama ini dengan kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, potensi dan kepribadian yang efektif.

3.     Arah ketiga adalah terbangunnya tata nilai baru dalam sistem sosial budaya masyarakat yang lebih egaliter dan menghormati keberadaan perempuan kepala keluarga setara dengan lainnya.

Sistem nilai adil terhadap perempuan kepala keluarga dan perempuan secara umum menjadi arah penting pengorganisasian PEKKA.  Sistem nilai hanya dapat dikembangkan jika masyarakat secara kolektif melakukannya.  Gerakan sosial yang mengedepankan nilai dan prinsip relasi dalam masyarakat yang lebih adil, inklusif, egaliter, dan demokratis harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peran struktur non formal dalam masyarakat seperti keberadaan tokoh-tokoh adat dan agama misalnya, dapat berpengaruh besar dalam mencapai arah ini.

EMPAT PILAR PEMBERDAYAAN PEKKA  

1.     Membangun kesadaran kritis dan visi kehidupan

Komunitas perempuan kepala keluarga diajak melihat secara kritis kondisi kehidupannya dan menganalisa berbagai hal yang mempengaruhi kondisi tersebut.  Dengan cara ini mereka mengenali struktur formal, non formal, dan sistem nilai yang mempengaruhi secara langsung dan tak langsung kehidupannya.  Mereka kemudian diajak untuk melihat jauh kedepan membayangkan kehidupan ideal yang mereka inginkan.  Inilah kemudian menjadi visi dan misi individu yang kemudian dirangkai bersama menjadi visi kolektif.

2.     Meningkatkan kapasitas

Kemampuan perempuan kepala keluarga merespon kondisi kehidupan dengan mengelola seluruh potensi yang mereka miliki harus ditingkatkan.  Pendidikan dan pelatihan menyangkut kehidupan dan penghidupan yang sesuai kebutuhan terus menerus dilakukan agar mereka dapat mencapai visi dan misi yang telah dibangun bersama.  Selain kapasitas teknis, kapasitas manajerial dan ketangguhan pribadi juga menjadi agenda tetap pemberdayaan yang dilakukan selama ini.

3.     Mengembangkan organisasi dan kepemimpinan

PEKKA memilih pendekatan berkelompok dalam pengorganisasiannya.  Melalui kelompok-kelompok inilah kemudian organisasi berbasis perempuan kepala keluarga dikembangkan.  Organisasi ini menjadi identitas politik dan kekuatan kolektif untuk menyuarakan kepentingan dan keprihatinan anggotanya.  Organisasi otonom ini kemudian diberi nama Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka).  Serikat Pekka kemudian membentuk organisasi federasi di tingkat Nasional dengan nama Federasi Serikat Pekka.   Sejalan dengan pengembangan organisasi Serikat Pekka, dikembangkan pula kepemimpinan dari kalangan mereka sendiri.  Kepemimpinan organisasi menjadi salah satu strategi keberlanjutan upaya pemberdayaan yang dilakukan di dalam masyarakat.

4.     Advokasi Kebijakan dan Perubahan Sosial

Komunitas perempuan kepala keluarga harus melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan agar lebih berpihak pada mereka, serta untuk perubahan sistem dan tata nilai yang lebih adil.  Advokasi kebijakan dilakukan berbasis data dan realita kehidupan yang mereka hadapi dikontraskan dengan berbagai kerangka hukum yang berlaku.  Untuk itu program dan kegiatan dikembangkan sesuai konteks yang ada dan PEKKA bekerjasama dengan lembaga lain yang dapat mendukung agenda advokasinya.  Cukup banyak perubahan kebijakan yang lahir dari kegiatan advokasi PEKKA bekerja sama dengan lembaga lain.

Jalan Pangkalan Jati V No.3, RT.11/RW.5, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

seknas@pekka.or.id

(021) 8609325

EN ID