Please wait...

 

LATAR BELAKANG

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal Komnas Perempuan yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon  permintaan janda korban konflik di Aceh  untuk memperoleh akses sumberdaya ekonomi agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka melalui sebuah proyek yang diberi nama “widows project”.  Komnas Perempuan kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) untuk mengembangkan gagasan awal ini dan meminta Nani Zulminarni  – Direktur PPSW pada saat itu untuk menjadi Koordinator program ini.

Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani kemudian mengusulkan agar “Widows Project” ditransformasi  menjadi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disebut PEKKA agar lebih  provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga; bukan dilihat dari status perkawinan semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang didalam masyarakat memiliki stigma negatif.  PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001, dan kelompok perempuan kepala keluarga (Kelompok Pekka) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut sebagai Kelompok Pekka.  Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok Pekka di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat Pekka sebagai organisasi berbasis massa yang otonom.  Pada tahun 2009 Serikat Pekka dari berbagai wilayah di Indonesia, membentuk Federasi Serikat Pekka di tingkat Nasional yang diharapkan menjadi penggerak Gerakan Sosial Perempuan Kepala Keluarga. Sekretariat Federasi Pekka tingkat Nasional mulai aktif pada pertengahan tahun 2018.

Mengapa Penting Mengorganisir Perempuan Kepala Keluarga

Pada saat PEKKA digagas tahun 2001, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 37.87 juta jiwa atau sekitar 18.41%, dan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13%.  Tidak ada data yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat perbedaan kedalaman kemiskinan yang dihadapi oleh rumah tangga yang dikepalai perempuan dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.  Data BPS juga menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 terlihat konsistensi kenaikan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0,1% setiap tahunnya yaitu 7.54% pada tahun 1985 dan menjadi hampir dua kali lipat (14.87%) pada tahun 2015.

Trend Jumlah Rumah Tangga Dikepalai Perempuan (BPS 1985-2015)

Survey Sistim Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) yang dilaksanakan Sekretariat Nasional PEKKA bekerja sama dengan SMERU, di 111 desa, 17 propinsi wilayah kerja PEKKA pada tahun 2012, menunjukkan bahwa dalam setiap empat keluarga, terdapat satu keluarga dikepalai oleh perempuan.  Perempuan menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab termasuk suami meninggal dunia, bercerai, ditinggal, tidak atau belum menikah, suami berpoligami, suami merantau, suami sakit permanen dan suami yang tidak bekerja.  Sementara itu, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kepala keluarga adalah suami atau laki-laki, dan hal ini tercermin dalam seluruh sistem sosial, ekonomi dan politik yang berlaku.  Sebagai akibatnya perempuan tidak diakui sebagai kepala keluarga dan mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sosial politiknya.

Survey SPKBK PEKKA juga menunjukkan 71% keluarga dikesejahteraan terendah (40% terbawah) adalah keluarga yang dikepalai perempuan.  Perempuan yang menjadi kepala keluarga berusia antara 18 – 65 tahun dengan tanggungan antara 1-6 orang anggota keluarga.  Mereka bekerja disektor informal termasuk buruh tani, pedagang dan pengrajin dengan pendapatan rata-rata per hari Rp 10,000.  Perempuan kepala keluarga berpendidikan formal rendah,  dan 57 % nya buta huruf.   Paling tidak 78% Pekka yang bercerai pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hanya 41% dari mereka yang mencatatkan pernikahannya.

Sementara itu dalam dokumen RPJMN 2015-2019 pemerintah menggaris bawahi rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) mengalami peningkatan 1,09% sedangkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L) menurun 1,09% selama tahun 2006-2012. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga mencatat bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan RTM-P lebih buruk dari RTM-L. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P hanya 19% sedangkan RTM-L  mencapai 25%. Berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan termasuk yang menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat telah dilaksanakan, namun akses RTM-P terhadap program tersebut masih terbatas.

Siapa Perempuan Kepala Keluarga?

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Kepala Keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga.

PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk:

  • Perempuan yang bercerai
  • Perempuan yang ditinggal oleh suaminya
  • Perempuan yang suaminya meninggal dunia
  • Perempuan yang tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga
  • Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga
  • Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami

Jalan Pangkalan Jati V No.3, RT.11/RW.5, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

seknas@pekka.or.id

(021) 8609325

EN ID